Anies Baswedan Dipersimpangan, Tunggu Jalan yang Diambil PKS |
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berada pada situasi sulit, di mana mereka harus memilih antara menjadi partai oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Dinyatakan oleh Anies Baswedan, peserta pemilihan presiden nomor satu sebelumnya." Di Pilpres 2024, Anies dan Muhaimin Iskandar menjadi tandem yang berkompetisi. Pasangan tersebut mendapatkan dukungan dari partai NasDem, PKB, dan PKS.
Akhir-akhir ini, NasDem dan PKB telah mendekat secara politik dengan Prabowo-Gibran yang berhasil memenangkan Pemilihan Presiden 2024. Setelah ditinggalkan oleh partai NasDem dan PKB, Anies mengharapkan PKS akan mengambil sikap yang konsisten dalam arah politik mereka. Anies menyatakan bahwa PKS telah mengalami perjalanan selama 22 tahun yang ditandai dengan rekam jejak konsistensi yang dianggapnya sebagai salah satu ciri khas dari partai tersebut.
Ia menjelaskan bahwa PKS juga tetap konsisten dalam menjalankan prinsip demokrasi, baik saat berada dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya telah bergabung dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono `SBY` sebelum berubah menjadi kelompok oposisi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. PKS telah menunjukkan contoh yang baik dalam menjalankan prinsip demokrasi dengan mengedepankan kualitas dalam menjalankan tugas saat berada di dalam pemerintahan dan tetap konsisten dalam peran sebagai mitra oposisi saat berada di luar pemerintahan.
Menurut Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, keputusan untuk bergabung sebagai oposisi atau menjadi partner koalisi di pemerintahan Prabowo-Gibran tergantung pada keputusan yang diambil oleh Majelis Syuro PKS. Setelah bertahun-tahun berada di pihak yang tidak berkuasa, apa yang akan terjadi dengan arah politik PKS saat mereka memasuki pemerintahan baru? Pasti wilayah ini akan menjadi lingkup kebijakan yang akan ditentukan oleh musyawarah Majalis Syuro," ucap Syaikhu pada hari Sabtu, 27 April 2024. Syaikhu menyampaikan bahwa PKS memandang kedudukan yang terhormat, baik itu berada di dalam maupun di luar pemerintahan, sebagai langkah yang penting asalkan menguntungkan bagi masyarakat.