 |
| Keterangan Menkeu dan Mensos, penyaluran bansos tak terkait Pemilu 2024 |
Empat anggota kabinet telah diminta oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan keterangan tambahan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Jumat (5/4/2024). Dalam persidangan, terdapat empat menteri kabinet Indonesia Maju yang hadir, yaitu Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, dan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial (Mensos).
Para menteri ini dimintai penjelasan oleh pengadilan mengenai alasan-alasan permohonan yang menyatakan bahwa ada keterkaitan antara pemberian bantuan sosial (bansos) dan kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilihan Umum 2024. Keempat menteri memberikan keterangan sekaligus untuk dua permohonan yang diajukan oleh Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Muhadjir menjelaskan bahwa seringkali ada kaitan program bantuan sosial pemerintah dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Tetapi, ia mengatakan bahwa pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah sudah diatur sejak awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum pelaksanaan pemilihan umum, dengan tujuan untuk mencegah dan menghilangkan kemiskinan yang sangat ekstrem. Kami menyadari bahwa tanggung jawab dan peran kami adalah untuk mengatur, menyelaraskan, dan mengawasi implementasi program di lapangan yang kemudian terkait dengan perayaan demokrasi yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Namun, kami ingin menekankan bahwa pelaksanaan program-program tersebut telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan mencegah dan mengurangi angka kemiskinan, serta menghilangkan kemiskinan yang sangat parah," kata Muhadjir kepada delapan hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.
Menurut Muhadjir, tingkat kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2023 adalah sekitar 9,36 persen, sedangkan pemerintah menetapkan target antara 6,5 hingga 7,5 persen. Pada bulan Maret 2023, tingkat kemiskinan ekstrem berada pada 1,12 persen, meskipun tujuannya adalah mencapai nol persen. Angka kemiskinan ekstrem mengalami penurunan sebesar 0,92 persen dibandingkan dengan angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 yang mencapai 2,04 persen. Dia menyampaikan bahwa anggaran untuk program perlindungan sosial (perlinsos) yang telah disetujui oleh DPR RI mencapai Rp496,8 triliun. Program perlindungan sosial yang dijalankan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meliputi berbagai bentuk dukungan, yakni subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial. Dalam rentang waktu Januari hingga Juni 2024, pemerintah akan memberikan bantuan pangan berupa beras cadangan pemerintah (CPP) kepada masyarakat.
Program ini merupakan kelanjutan dari program tahun 2023 yang bertujuan untuk mengatasi dampak bencana El Nino dan menjaga kemampuan masyarakat untuk membeli bahan pokok. Bantuan ini tidak termasuk dalam program bantuan sosial reguler yang dijalankan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Airlangga menyatakan bahwa pemerintah sedang melakukan pembagian bantuan sosial dengan intensitas tinggi sebagai tindakan mitigasi terhadap dampak bencana El Nino yang terjadi mulai akhir tahun lalu hingga awal tahun 2024. Karena efek El Nino, beberapa daerah yang menghasilkan bahan makanan utama seperti beras mengalami gangguan, dengan beberapa di antaranya tidak dapat melakukan penanaman dan harus mengubah jadwal penanaman. Ini mengakibatkan kenaikan harga makanan yang berdampak pada orang-orang miskin dan rentan.
Maka, selama periode tersebut, terjadi penurunan produksi padi, kenaikan harga beras di kancah internasional, dan juga peningkatan tingkat inflasi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam memberikan bantuan sosial terkait fenomena El Nino dan masalah pangan," ungkap Airlangga. Menurutnya, jika tidak ada tindakan cepat untuk mengatasi dampak El Nino, maka akan terjadi kenaikan inflasi pangan yang berkelanjutan sejak Juli 2023 hingga Maret 2024, dengan tingkat kenaikan mencapai 10,33 persen dibanding tahun sebelumnya.
Bantuan sosial diberikan dengan tujuan untuk melindungi daya beli rakyat guna mengurangi kemiskinan dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp12,8 triliun telah terealisasi pada Januari-Februari 2024 untuk membiayai Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta kartu sembako bagi 18,7 juta KPM. Pencapaian subsidi dan pengeluaran lainnya mencapai jumlah sebesar Rp15,3 triliun, sementara pencapaian bantuan sosial lainnya mencapai Rp9,8 triliun. Sri menyatakan bahwa dari tahun 2019 hingga 2024, pola pelaksanaan anggaran pada program perlindungan sosial (perlinsos) tidak mengalami perubahan, kecuali pada tahun 2023. Penyebab perubahan tersebut adalah adanya perbedaan yang signifikan dalam realisasi program bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Dalam dua bulan pertama, dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) mengalami penurunan yang signifikan karena adanya restrukturisasi hubungan dengan bank-bank.
Dalam hal lain tersebut, ia mengonfirmasi bahwa penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dilakukan sebelum penentuan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024. Mulai dari tahun 2023, upaya telah dilakukan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2024, anggaran untuk bantuan sosial (bansos) sebesar Rp152,30 triliun, meningkat sekitar 6,08 persen dibandingkan dengan anggaran bansos pada tahun 2023 yang sebesar Rp143,57 triliun.
Realisasi pencairan yang terjadi hingga Februari 2024 atau bulan ketika pemilu akan berlangsung pada 14 Februari 2024, mengalami peningkatan sebanyak 134,86 persen dibandingkan dengan realisasi pada Februari 2023 yang mencapai Rp 9,58 triliun. Total pencairan yang telah terjadi mencapai Rp 22,53 triliun. Menurut Sri Mulyani, jika kita membandingkan periode waktu pengaturan APBN 2024 dengan tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 oleh KPU, UU APBN 2024 akan selesai ditetapkan bahkan sebelum pasangan calon presiden dan wakil presiden ditetapkan.
Sesuai dengan pernyataan Tri Rismaharini, pada tahun anggaran 2023, Kemensos akan mendapatkan dana sebesar Rp87,2 triliun. Dari total tersebut, sebanyak 98,65 persen atau sekitar Rp 86,1 triliun dipergunakan untuk pelaksanaan program kesejahteraan sosial, sementara sisa anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen kementerian.
Terkait dengan tahun 2024, anggaran Kesos adalah Rp79,214 triliun. Dari keseluruhan anggaran yang ada, sebesar 95,46 persen atau setara dengan Rp75,61 triliun dialokasikan untuk program bantuan sosial (bansos). Menurut Risma, jika kita membandingkan anggaran tahun 2023 dengan tahun 2024, terjadi penurunan anggaran dari Rp87.275.374.140.000 menjadi Rp79.214.083.464.000. Sidang yang sedianya akan mendengarkan keterangan empat menteri ini ditangguhkan karena adanya pelaksanaan ibadah shalat Jumat. Sidang kemudian dilanjutkan pada jam 13.00 WIB.
Sebagai catatan, empat Menteri Kabinet Indonesia Maju telah dipanggil oleh Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan kesaksian mereka dalam sidang berikutnya mengenai permasalahan PHPU Presiden 2024. Majelis Hakim menyampaikan hal tersebut sebelum menyudahi sidang yang diadakan pada Senin (1/4/2024) yang lalu. Selain keempat menteri di atas, MK juga akan membawa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Suhartoyo, Ketua MK, menyangkal anggapan bahwa MK menghadirkan para Menteri dalam kasus Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 karena permohonan dari para Pemohon. Dia memastikan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan demi kepentingan hakim.
Seperti yang dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), badan peradilan umumnya bersifat inter parties atau mengikat para pihak yang terlibat. Namun, dalam konteks ini, keberpihakan dapat muncul jika pengadilan mempertimbangkan permintaan bukti yang diajukan oleh salah satu pihak. Jadi, Suhartoyo menegaskan bahwa ini semata-mata untuk kepentingan para hakim. Saat ini, Mahkamah Konstitusi sedang mengurus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima pengajuan sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden dari dua tim pasangan calon. Tim pasangan calon pertama adalah Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang memiliki nomor urut 01, sedangkan tim pasangan calon kedua adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan nomor urut 03. Kedua permohonan tersebut telah didaftarkan dengan nomor perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 untuk pasangan Anies-Muhaimin dan nomor perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024 untuk pasangan Ganjar-Mahfud.