 |
| Berstatus Awas, Jokowi Pimpin Rapat Penanganan Pengungsi Erupsi Gunung Ruang |
Presiden Indonesia yang bernama Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, Mengadakan pertemuan kabinet terbatas tentang upaya penanggulangan pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Maju dan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Jumat, 3 Mei tahun 2024.
Presiden memohon kepada para menteri dan pimpinan lembaga terkait agar segera melakukan pencatatan dan pemindahan penduduk yang terkena dampak ke area yang lebih secure. Menurut Menko PMK, Muhadjir Effendy, setelah menghadiri rapat tersebut, dia mengumumkan bahwa terdapat tiga tempat evakuasi di Gunung Ruang. Menurut Muhadjir, saat ini terdapat tiga tempat yang menjadi lokasi pengungsian. Beberapa pengungsi berada di Manado, beberapa lagi berada di Kota Bitung, dan sisanya berada di Minahasa.
Menurut Menko PMK, Presiden telah memberikan beberapa instruksi yang perlu ditindaklanjuti dengan cepat dan optimal untuk mencegah adanya pengungsi yang terlantar. Menurut Menko PMK, penting untuk menjalankan penanganan pengungsi dengan sebaik-baiknya agar tidak ada pengungsi yang dibiarkan tanpa bantuan. Salah satu langkah yang harus segera diambil untuk mengatasi erupsi gunung di Pulau Ruang adalah dengan menyetujui relokasi seluruh penduduk yang tinggal di pulau tersebut.
Langkah ini diambil agar dapat mencapai solusi permanen dalam menghadapi masalah erupsi gunung tersebut. Jumlah penduduk yang akan direlokasi adalah sekitar 301 kepala keluarga. Relokasi pemukiman penduduk ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara sebagai tempat yang dipilih. Kepala negara memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, untuk melaksanakan penambahan lahan pertanian dan perkebunan untuk masyarakat yang terkena dampak relokasi tersebut.
"Menurut Menko PMK, Presiden telah menginstruksikan Menteri PUPR untuk segera memulai pembangunan perumahan permanen di Bolaang Mongondow Selatan dengan mematuhi standar kebencanaan. Dana untuk proyek ini akan diperoleh dari dana yang telah disiapkan oleh BNPB." Transfer penduduk ini melibatkan tidak hanya pemindahan manusianya, tetapi juga pembangunan lapangan kerja di tempat baru sebagai pendapatan baru. Menurut laporan dari Pak Gubernur, lokasi yang telah dipilih di Bolaang Mongondow memiliki tipologi yang mirip dengan lingkungan pegunungan.
Di sana juga terdapat daerah nelayan, namun Presiden juga memerintahkan penambahan lahan untuk keperluan perkebunan dan pertanian. Setelah itu, Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, mengungkapkan bahwa dana yang akan digunakan untuk memindahkan penduduk akan berasal dari APBN dan APBD sesuai dengan instruksi Presiden. Instruksi dari Bapak Presiden adalah mempersiapkan dana yang siap digunakan di BNPB dan dapat dimanfaatkan.
Sesuai dengan APBD, Menurut Wamenkeu, teman-teman media memiliki pemahaman tentang beberapa transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Tujuan dari transfet dana ini adalah untuk memberikan bantuan kepada daerah yang terdampak agar tidak mengalami kendala. Wamenkeu meminta agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten untuk berkomunikasi mengenai penggunaan dana yang tersedia untuk menangani penduduk yang mengungsi akibat letusan Gunung Ruang.