 |
| Ekonom Ingatkan !! Bahayanya Kabinet Koalisi Besar Prabowo-Gibran |
Beberapa ahli muncul dalam diskusi terbuka yang berjudul "Kabinet Rasa Politik atau Profesional? Menagih Arsitektur Kelembagaan Efektif" yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu, 1 Mei 2024, sebagai penyumbang ide bagi presiden terpilih Prabowo Subianto dalam penyiapan kabinetnya. Menurut Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, kehadiran kabinet koalisi yang besar akan memberikan keuntungan bagi pemerintah dalam lima tahun mendatang dengan mempermudah pelaksanaan program-program mereka.
Namun, hal tersebut juga menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan di parlemen. Juga perlu diingat bahwa penurunan demokrasi 'backsliding democracy' dapat terjadi ketika parlemen tidak melawan kebijakan-kebijakan eksekutif. Semakin besar dukungan dari koalisi juga akan secara otomatis menghasilkan sebuah kabinet yang lebih luas dan membutuhkan anggaran yang lebih besar pula. Mungkin akan ada banyak politikus yang mendominasi dalam Kabinet Prabowo-Gibran.
Tidak hanya mencari dukungan dari partai yang mendukungnya, Prabowo juga sedang berusaha untuk menjalin kerjasama dengan partai yang berseberangan dengannya dalam Pilpres agar bisa menjadi bagian dari koalisi yang dibentuknya. Andry Satrio berpendapat bahwa sebaiknya tokoh politik bertanggung jawab atas departemen yang tidak berhubungan dengan ekonomi guna mempertahankan kepercayaan pasar dan pengusaha. Selain itu, penting untuk menjaga komposisi koalisi hingga akhir masa jabatan Prabowo-Gibran. Berkaitan dengan usulan pembentukan Badan Penerimaan Negara Andry Satrio menyatakan bahwa perlu dilakukan penyesuaian waktu dengan cepat karena adanya pemecahan Direktorat Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan.
Di samping itu, organisasi tersebut harus diatur dan dikepalai dengan cara yang profesional oleh individu-individu yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai sumber pendapatan pemerintah. Ada beberapa aspek lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan lima tahun mendatang, salah satunya adalah untuk mengevaluasi kembali lembaga otonom yang saat ini didominasi oleh politisi dan seringkali tidak berjalan dengan efektif. Namun, Indonesia masih memiliki beberapa indikator ekonomi yang masih kurang maju dibandingkan dengan negara lain. Contohnya, dalam hal nilai tambah yang dibagi antara pekerja Indonesia masih ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia.
Menurut pandangan Ekonom Dr. Imaduddin Abdullah, tingkat produktivitas di sektor industri Indonesia sebenarnya lebih rendah daripada negara-negara yang memiliki pendapatan menengah, dan sejajar dengan negara-negara berpendapatan menengah rendah. Demikian juga, sektor manufaktur memiliki daya saing yang rendah berdasarkan indikator Review Component Advantage (RCA). RCA dianggap memiliki keunggulan komparatif yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada tahun 2000, Indonesia dan Vietnam memiliki perkembangan yang sejajar.
Namun, menurut Imaduddin Abdullah dari RCA Indonesia, persentase tersebut masih di bawah 1, yang menunjukkan bahwa daya saing ekspor masih tergolong rendah. Seorang peneliti dari Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef juga memperingatkan pemerintah terkait produk Pemilu 2024 agar lebih berhati-hati dengan peluang-peluang hijau dan pengembangan sektor industri. Negara-negara maju semakin giat dalam mencampuri sektor industri mereka, terutama dalam hal mineral dan produk-produk turunannya.
Indonesia akan menghadapi tantangan yang semakin kuat dan perlawanan dalam upaya mengembangkan sektor mineral negara ini, terutama dari negara-negara maju. Dalam rangka itu, diperlukan kabinet yang memiliki kemampuan yang baik, serta dapat bertanggung jawab dan responsif. Contohnya, Tiongkok telah berhasil karena memiliki faktor-faktor dasar yang kuat dan mendapatkan tanggapan yang efektif dari pemerintahnya. Demikian juga India. Negara ini memiliki kondisi yang kuat, namun sayangnya pemerintahan yang tidak tanggap mengakibatkan kehilangan peluang itu.
Dalam urusan tantangan ekonomi politik dalam negeri, dia menyatakan bahwa terdapat tiga elemen yang mempengaruhinya, yaitu tekanan dari negara-negara lain, kepentingan golongan elit, dan partisipasi masyarakat. Mempertimbangkan bagaimana masyarakat terlibat, indikator demokrasi memiliki dampak yang signifikan pada kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Pada proses penyusunan kebijakan pemerintahan dengan perspektif dari seorang ekonom senior, Dr. Indef. Tauhid Ahmad perlu menelaah perkiraan ke depan. Namun demikian, pada tahun 2025 juga masih terjadi keterhambatan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,1 hingga 3,2 persen. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara mitra dagang Indonesia yang maju juga belum mengalami peningkatan yang signifikan, seperti yang terjadi di Amerika Serikat yang mengalami penurunan ekonomi.
Perkembangan yang terjadi di Timur Tengah terus diamati dampaknya terhadap keadaan perekonomian dunia. Tauhid Ahmad memproyeksikan bahwa setiap calon menteri akan mengalami kesulitan jika tidak dapat mengadaptasi situasi ekonomi di tengah suku bunga global yang masih tetap tinggi dari `The Fed`. Hal itu akan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat suku bunga domestik dan nilai mata uang. Meskipun begitu, beberapa tren pasar dalam negeri mengalami perbaikan dengan adanya peningkatan harga batu bara.
Hal yang sama juga terjadi pada minyak sawit, yaitu minyak mentah yang belum diproses. Pada kenyataannya, harga nikel mengalami penurunan. Peran menteri ekonomi di masa depan akan menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Lembaga internasional memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai angka sekitar 5,2 persen, yang merupakan yang tertinggi. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh kabinet yang baru terpilih, terutama oleh para menteri ekonomi, adalah bagaimana meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi agar melampaui perkiraan pertumbuhan yang telah diprediksi oleh lembaga-lembaga internasional.