 |
| Reaksi Presiden PKS Usai Ditolak oleh Partai Gelora Gabung ke Prabowo-Gibran |
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, merespon dengan tenang terhadap penolakan oleh Partai Gelora terhadap bergabungnya mereka ke pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Menurut Ahmad Syaikhu dari PKS, tidak menjadi hal yang aneh bagi mereka untuk tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan. Selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, PKS tetap berada di luar struktur pemerintahan.
"Tidak mengapa bagi kami, apakah di luar atau di dalam, Kami memiliki pengalaman yang berbeda," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu, di kediaman pribadi Anies Baswedan, Jakarta Selatan pada Selasa 30 April 2024. Walaupun demikian, Ahmad Syaikhu menyoroti bahwa keputusan atas partisipasi PKS di dalam pemerintahan akan bergantung pada keputusan yang diambil oleh Majelis Syura PKS. "Tetapi keputusan untuk mengambil apakah itu di luar atau di dalam kebijakan, baik di dalam partai politik atau partai oposisi, ini akan ditentukan oleh Majelis Syuro atau komite eksekutif Majelis Syura," ungkap Syaikhu.
Syaikhu mengungkapkan kesediaannya untuk patuh terhadap keputusan dari Majelis Syura dalam langkah masa depannya. Apapun yang akan diambil keputusan oleh panel pengadilan. "Dalam kapasitas sebagai Presiden PKS, saya akan menjalankan segala kebijakan yang ditetapkan oleh Majelis Syura," ujar Presiden PKS. Sebelumnya, Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora, dengan tegas menyatakan bahwa mereka menolak jika PKS bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Sebabnya, Klaim yang kritis yang diajukan oleh aliansi partai politik yang mendukung Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau Koalisi Perubahan pada pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 sebelumnya hanya sebagai trik untuk mendapatkan dukungan politik. Menurut Mahfuz, setelah seluruh proses Pemilihan Presiden 2024 selesai, Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara langsung diberitakan telah berakhir. Di sisi lain, katanya lagi, Partai Nasdem dan PKB secara terbuka menunjukkan minat mendekati Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang telah terpilih sebagai presiden-wakil presiden (wapres) dalam Pilpres 2024.
Menurut pernyataannya, Mahfuz mengatakan bahwa meskipun PKS masih ragu-ragu, mereka mulai membuka pembicaraan dan peluang untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Tujuannya adalah agar mereka dapat masuk ke dalam kabinet dan memperoleh posisi menteri dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Mahfuz juga memberikan respons terhadap pembahasan mengenai PKS yang siap bekerja sama untuk mendukung Prabowo-Gibran dalam pemerintahan. Menurutnya, jika PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, itu akan menandakan terjadinya perpecahan antara PKS dengan basis ideologisnya.
"Jika saat ini PKS ingin mendekat karena alasan politik telah selesai, seberapa mudahkah bagi PKS untuk mengubah narasi ideologinya? Bagaimana pendapat para pendukung fanatiknya? Sepertinya terdapat perbedaan pandangan antara elit PKS dan massa pendukungnya," ungkapnya. Pada masa kampanye Pilpres 2024, Mahfuz mengevaluasi bahwa PKS secara luas melancarkan serangan negatif terhadap Prabowo-Gibran, terutama terhadap Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut ingatan saya selama masa kampanye, dalam barisan PKS banyak muncul cerita yang sangat mengedepankan ideologi dalam menyerang Prabowo-Gibran. Dia memberi peringatan kepada masyarakat dengan cerita yang menurutnya berasal dari kelompok PKS.
Penyampaian ini bermaksud untuk menjelaskan bahwa seperti Nabi Musa yang tidak bergantung pada Firaun, Anies Baswedan pada tahun 2017 didukung untuk menjadi calon Gubernur Jakarta oleh Partai Gerindra dan tidak memiliki kewajiban untuk berterima kasih atau berutang budi kepada pihak lain. Mahfuz juga mengemukakan bahwa PKS sering kali menciptakan cerita yang memicu konflik dan memecah belah masyarakat. Menurut pendapatnya, salah satu contohnya adalah ketika bergabung dalam Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma`ruf Amin pada tahun 2019, penilaian terhadap Prabowo sebagai pengkhianat muncul dari PKS.