 |
| DK PBB menjadi kunci bagi mewujudkan status keanggotaan penuh untuk Palestina |
Kementerian Luar Negeri Indonesia mengungkapkan bahwa kesepakatan Dewan Keamanan PBB akan berperan penting dalam upaya untuk mengubah status keanggotaan Palestina menjadi anggota penuh, mengingat saat ini Palestina hanya memiliki status negara pengamat nonanggota.
Akan tetapi, menurut Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal, Palestina belum berhasil menjadi anggota penuh PBB karena beberapa negara anggota tetap DK PBB menolaknya.
Iqbal mengatakan bahwa mendapatkan dukungan penuh dari semua anggota Dewan Keamanan PBB akan menjadi tantangan sulit, karena masih ada negara-negara di Dewan Keamanan PBB yang menggunakan hak veto mereka untuk menolak memberikan pengakuan status anggota penuh kepada Palestina.
Keputusan ini menjadi hambatan bagi Palestina karena mereka belum mendapatkan persetujuan Dewan Keamanan PBB untuk meningkatkan status mereka. Namun, menurut juru bicara, ada peningkatan jumlah negara yang secara resmi mengakui kemerdekaan Palestina, contohnya baru-baru ini adalah Norwegia, Irlandia, dan Spanyol.
Lebih dari itu, keputusan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor ES-10/23 yang telah disepakati oleh 143 negara anggota PBB pada tanggal 10 Mei tahun ini menunjukkan bahwa banyak komunitas internasional yang mendukung keanggotaan Palestina dalam organisasi global tersebut.
Semua negara kecuali sembilan, termasuk Amerika Serikat dan Israel, menyetujui resolusi yang memberikan hak istimewa kepada Palestina di Majelis Umum. Sementara itu, 25 negara lainnya memilih untuk tidak memberikan suara.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyambut baik atas adopsi Resolusi ES 10/23 oleh Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) ke-78 Dennis Francis di Bali pada tanggal 19 Mei 2024.
Resolusi tersebut, menurut Menteri Luar Negeri, adalah tindakan vital dalam usaha memperjuangkan hak yang sama untuk Palestina di antara semua negara di dunia.
Retno menegaskan bahwa langkah berikutnya adalah memperjuangkan agar perdamaian tetap terjaga, pemberian bantuan kemanusiaan dapat berjalan lancar tanpa ada halangan, dan agar Palestina diterima sebagai anggota penuh di PBB.