Sri Mulyani Tambang Ilegal Rp3,47 triliun Dapat Dicegah Dengan sistem ini

 

Sri Mulyani Tambang Ilegal Rp3,47 triliun Dapat  Dicegah Dengan sistem ini

Sri Mulyani Indrawati dan lima pejabat penting lainnya telah merilis dan mempublikasikan penggunaan komoditas nikel dan timah dengan menggunakan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA) yang dikembangkan oleh Kementerian atau Lembaga terkait.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Selain itu, ada juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dan Jaksa Agung ST. Burhanuddin .

Hadir juga dalam acara tersebut, Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Bambang Suswantono, bersama dengan Isa Rachmatarwata, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa dengan sistem ini, pemerintah dapat bekerja dengan terstruktur, konsisten, dalam menegakkan aturan dengan otoritas tanpa memberikan kesulitan kepada perusahaan karena perusahaan sudah mengetahui dengan jelas tanggung jawab dan kewajiban mereka.

Satu pintu pengawasan terpadu mengkoordinasikan 10 sistem yang telah disederhanakan menjadi satu sistem. Fungsinya adalah untuk mengawasi 50 dokumen dan juga untuk menegakkan kebijakan-kebijakan tertentu, seperti domestic market obligation.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan harapannya bahwa SIMBARA dapat menghasilkan efek yang positif, tidak hanya dalam meningkatkan penerimaan negara tetapi juga dalam menciptakan sebuah lingkungan yang dapat mengawal kebijakan pemerintah. 

Pada kesempatan yang serupa, Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa pada tahun 2022, pemerintah sebenarnya telah meluncurkan SIMBARA untuk pertama kalinya. Tetapi pada saat itu, SIMBARA hanya dipergunakan untuk mengelola dan mengatur proses bisnis pertambangan batu bara. 

Setelah itu, Isa melanjutkan perjalanan dan perkembangan SIMBARA terus berlanjut secara berkelanjutan. Pemerintah melaksanakan langkah-langkahnya dengan terencana dan teratur. 

Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran Kemenkeu), menyoroti keberadaan empat konsekuensi yang menguntungkan dari penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara atau Simbara di berbagai Kementerian dan Lembaga.

Keberhasilan mencakup semua aspek kegiatan pertambangan dalam satu sistem telah menaikkan pendapatan negara sebesar Rp7,1 triliun.

"Menurut Isa, Simbara telah memberikan kontribusi langsung dan penting dalam meningkatkan pendapatan negara," demikian dikatakan dalam acara peluncuran dan sosialisasi implementasi sistem Simbara untuk komoditas nikel dan timah di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada hari Senin, 22 Juli 2024.

Terperinci, upaya untuk menghentikan kegiatan pertambangan ilegal bernilai Rp3,47 triliun, pendapatan tambahan negara dari analisis data dan profil risiko dari pengusaha senilai Rp2,53 triliun, dan pelunasan utang dari sistem pemblokiran otomatis yang juga termasuk dalam Simbara sebesar Rp1,1 triliun.

Sampai sekarang, Simbara juga telah berhasil menyesuaikan 10 sistem yang sebelumnya terpisah di 6 Kementerian/Lembaga dan berdampak positif untuk masa yang akan datang.

Pertama-tama, kami telah berhasil mengimplementasikan sistem layanan yang terpusat melalui penggunaan satu entri data tunggal. Selanjutnya, penting untuk memiliki akses yang dapat diandalkan ke sumber daya mineral dan energi. 

Isa menyatakan bahwa pengawasan akan menjadi lebih terintegrasi. Dalam hal implementasi DMO dan hilirisasi minerba, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitasnya. Peningkatan terus dilakukan dalam mencegah kecurangan dengan menggunakan profil risiko. 

Kemajuan dalam pencegahan penambangan ilegal dan penghindaran pembayaran dan penyetoran hak-hak negara dapat terus ditingkatkan.