 |
| APBN Sedang Dalam Kondisi Yang Cukup Berat, Anggaran HUT RI ke-79 di IKN Capai Rp87 miliar |
Ekonom dan Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan kekhawatirannya bahwa anggaran untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) Ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat meningkatkan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketika dihubungi di Jakarta pada hari Rabu, Bhima mengungkapkan perhatian mengenai beban utang dan bunga utang yang harus dilunasi oleh Pemerintah pada tahun depan, termasuk utang jatuh tempo sebesar Rp800 triliun dan bunga utang untuk tahun berjalan yang mencapai Rp400 triliun. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa APBN saat ini berada dalam situasi yang cukup sulit.
Di sisi lain, ia berpendapat bahwa banyak orang dalam masyarakat membutuhkan bantuan dari pemerintah, terutama mengingat kondisi daya beli yang nampak menurun, biaya pendidikan yang terus naik, dan meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin meluas.
Dia berpendapat bahwa anggaran negara sebaiknya digunakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang berisiko menghadapi kondisi ekonomi yang sulit, ketimbang dialokasikan untuk acara-acara perayaan. "Cara ini menggambarkan sejauh mana APBN digunakan untuk pengeluaran yang tidak produktif," tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa anggaran untuk perayaan HUT RI ke-79 di IKN pada tanggal 17 Agustus mendatang sebesar Rp87 miliar. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan anggaran untuk perayaan HUT RI di Jakarta tahun lalu yang tercatat sebesar Rp53 miliar.
"Untuk tahun ini, kami telah menyiapkan anggaran sebesar Rp87 miliar untuk perayaan 17-an di IKN, sementara tahun lalu anggarannya di Jakarta hanya Rp53 miliar." Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian peralatan upacara baru di lokasi tersebut," ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, di Jakarta, Selasa (13/8).
Isa menjelaskan bahwa peningkatan anggaran untuk perayaan HUT RI di IKN disebabkan oleh perlunya pengadaan sarana dan prasarana fisik yang memerlukan akses khusus, serta persiapan untuk jamuan para tamu negara. Sementara itu, pengeluaran pemerintah pusat (BPP) hingga Juli 2024 mencapai Rp1.170,8 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 14,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp872,8 triliun atau kira-kira 74,5 persen dari total pengeluaran pemerintah pusat diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui berbagai program, termasuk perlindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, energi, serta dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).