 |
| Kemenhan Beli Drone Bayraktar TB2 produksi Baykar Turki |
Dalam seminar nasional bertajuk "Masa Depan Keselamatan Penerbangan dan Kerja" yang diadakan baru-baru ini di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengungkapkan bahwa drone Bayraktar TB2 yang dibuat oleh Baykar dari Turki akan meningkatkan kemampuan pertahanan TNI Angkatan Udara.
Dua perusahaan yang berkolaborasi dalam pengadaan pesawat tempur tanpa awak (UCAV) dari produsen Turki adalah Baykar, yang menciptakan Bayraktar TB2, serta Anka dari Turkish Aerospace Industries (TAI).
Kedua perusahaan tersebut telah siap untuk melakukan transfer teknologi kepada PTDI. Bayraktar TB2 adalah drone dalam kategori Ketinggian Menengah Daya Tahan Lama (MALE) yang dapat meluncurkan rudal dan menghancurkan kendaraan tempur berat.
Kementerian Pertahanan melaporkan pada Selasa (1/8) bahwa Indonesia telah mengakuisisi 12 drone baru dari Turkish Aerospace dengan total nilai $300 juta. Ini adalah yang terbaru dalam rangkaian pembelian yang bertujuan untuk memperbarui peralatan militer yang sudah usang.
Kesepakatan tersebut diraih setelah Presiden Joko Widodo pada bulan Juli memberi peringatan kepada kabinetnya untuk menjaga agar anggaran tetap sehat, sambil menekankan besarnya pengeluaran oleh lembaga-lembaga keamanan negara, termasuk Kementerian Pertahanan.
Pada bulan Januari, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyepakati kontrak senilai $800 juta untuk pengadaan 12 pesawat tempur Mirage 2000-5, yang mendapat kritik karena dianggap sudah ketinggalan zaman. Pada bulan Februari, Indonesia juga melakukan pembelian 42 jet tempur Rafale dengan total biaya sebesar $8,1 miliar, yang akan dibayar secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.
Kementerian Pertahanan mendapat alokasi terbesar dalam total anggaran negara tahun ini, yaitu sebesar Rp 134,3 triliun ($ 8,89 miliar), berdasarkan informasi dari pemerintah. Kesepakatan dengan Turkish Aerospace yang berlokasi di Ankara telah disepakati pada bulan Februari, dan diharapkan pengiriman drone akan dilakukan dalam waktu 32 bulan setelah penandatanganan perjanjian tersebut.
Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan, kesepakatan tersebut juga meliputi pelatihan serta penyediaan peralatan simulator penerbangan.