 |
| Wapres Gibran Rakabuming soroti sejumlah isu utama yang selalu berulang tiap tahun |
Wakil Presiden Gibran Rakabuming, didampingi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti serta Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, pada Senin, 11 November 2024, mengawali Rapat Koordinasi untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan bersama para Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh Indonesia.
Acara tersebut berlangsung di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jl. Sultan Iskandar Muda, yang terletak di Jakarta Selatan.
Dalam momen ini, Wakil Presiden menekankan beberapa isu penting yang dianggapnya selalu muncul setiap tahun, seperti kebijakan zonasi, perlindungan terhadap guru, serta upaya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
Wakil Presiden menegaskan perlunya melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan kebijakan zonasi yang, meskipun memberikan manfaat, masih menemui kendala dalam hal distribusi guru serta fasilitas pendidikan yang belum seimbang.
"Zonasi, sekali lagi, adalah program yang baik, meskipun mungkin belum dapat diterapkan di semua daerah," katanya.
Selanjutnya, Wakil Presiden menekankan pentingnya melindungi guru serta memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan di sekolah. "Institusi pendidikan seharusnya berfungsi sebagai lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi para pendidik dan siswa." Hindari terjadinya kekerasan dan bullying. "Pastikan tidak ada lagi kasus kriminalisasi terhadap guru," tegasnya.
Di samping itu, Wakil Presiden mendukung inisiatif pembelajaran coding dan matematika sejak usia dini untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia sebagai para ahli teknologi di masa depan. Sebagai penutup arahannya, Wakil Presiden meminta kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan untuk mendukung pelaksanaan program strategis Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal sebagai Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pastikan program ini diawasi dengan baik, agar anak-anak kita juga terjaga dengan baik, ujarnya.
Rapat koordinasi ini diadakan untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya memperbaiki kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh negeri.
Topik utama diskusi adalah Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN PPPK, karena keduanya memainkan peran penting dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan berkualitas.
Walaupun begitu, implementasi kedua kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti infrastruktur yang terbatas, ketidakmerataan kapasitas, dan penyebaran guru yang kurang efisien di berbagai wilayah.
Dengan melibatkan semua Kepala Dinas Pendidikan dari provinsi, kabupaten, dan kota dalam kegiatan ini, diharapkan solusi yang disusun akan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.